TIMES SORONG, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak gagasan penempatan Polri di bawah kementerian. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang menjabat sebagai Menteri Kepolisian jika wacana tersebut direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama para Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Listyo Sigit mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima pesan dari sejumlah pihak yang menawarkan jabatan Menteri Kepolisian, seiring mencuatnya gagasan pembentukan kementerian yang menaungi Polri.

“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp, ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’,” ujar Sigit menirukan pesan tersebut.

Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan struktur paling ideal. Dengan posisi tersebut, Polri dapat menjalankan fungsi sebagai alat negara secara optimal, khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang harkamtibmas, hukum, maupun perlindungan dan pelayanan,” katanya.

Karena itu pula, Kapolri menegaskan penolakannya terhadap jabatan Menteri Kepolisian.

“Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ucapnya.

Bahkan, jenderal polisi bintang empat itu menyatakan lebih memilih mundur dari jabatan Kapolri dibandingkan harus memimpin kepolisian di bawah struktur kementerian.

“Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap di bawah Presiden tetapi ada Menteri Kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Itu sikap saya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri menilai penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan institusi kepolisian, negara, sekaligus Presiden. Ia juga mengingatkan adanya risiko munculnya “matahari kembar” dalam rantai komando jika Polri tidak berada langsung di bawah Presiden.

“Kami bisa bergerak cepat tanpa harus melalui kementerian-kementerian. Ini penting agar tidak menimbulkan potensi matahari kembar,” ujarnya.

Listyo Sigit juga menyoroti tantangan geografis Indonesia yang sangat luas. Dengan 17.380 pulau dan bentang wilayah yang setara jarak London hingga Moskow, menurutnya Polri membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam menjalankan tugas.

“Dengan kondisi geografis seperti itu, akan sangat ideal jika Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sehingga pelaksanaan tugas bisa lebih maksimal,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan adanya gagasan pembentukan kementerian yang menaungi Polri dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Menurut Yusril, gagasan tersebut disandingkan dengan struktur Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut belum bersifat final.

“Semua gagasan itu belum menjadi keputusan akhir. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden,” ujarnya.

Yusril menambahkan, sebagian pihak tetap menghendaki struktur Polri seperti saat ini. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR, mengingat struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur secara rinci dalam undang-undang. (*)