TIMES SORONG, MAGELANG – Kebijakan pemerintah menertibkan impor pakaian bekas atau balpres ilegal, memicu kekhawatiran di kalangan pedagang pakaian impor bekas atau thrift. Salah satunya, Muh Zainudin asal Dusun Kelon, Borobudur, Kabupaten Magelang.

Bagi mereka yang bergantung pada pasokan dari luar negeri, seperti Zainudin, tentu merasa resah atas kebijakan pemerintah tersebut.

Di rumahnya Pak Din, sapaan keseharian bapak yang telah membuka usaha thrift sejak 1998 ini, mengaku usahanya kian hari kian sepi. Bahkan meski ia mengakui keterpurukan usahanya sudah dirasa setelah wabah Covid -19 lalu.

"Dulu sebelum Covid, seminggu sekali saya bisa bongkar barang, tapi setelah Covid sampai sekarang sangat sepi, ini malah sudah hampir empat bulan bulum bungkar" ucapnya pada TIMES Indonesia, Rabu (5/11/2025).

Ia mengaku, bahwa sebelumnya usaha yang ia kelola itu mampu memperkerjakan 2 orang untuk melayani pembeli, namun saat ini ia hanya dibantu oleh anak dan istrinya. "Dulu saat ramai, ada 2 orang pekerja yang membantu, namun saat ini hanya kita kelola sendiri," ucapnya.

Strategi Bertahan di Tengah Tantangan

Untuk mensiasati sepinya pembeli, pak Din harus rela menjajakan dagangannya ke pasar tradisional. 5 hari 2 kali ia berdagang di pasar, Seleman dan Muntilan. "Keadaan ekonomi belum stabil, bukan karena keinginan pembeli tapi memang karena daya beli yang menurun drastis, jadi harus mau keluar rumah untuk berjualan," lanjutnya.

Bukan hanya itu, untuk menarik minat pembeli dan mensiasati jika larangan impor baju bekas benar-benar dilarang, pak Din juga menyediakan pakaian baru. Di rumahnya yang sekaligus menjadi tempat usahanya itu, kini juga tersedia berbagai macam pakaian baru.

"Sudah sejak tahun 2014 saya menyediakan pakaian yang baru, saya mengambil langkah itu sejak mulai adanya larangan impor ilegal. Meskipun saya tidak membeli langsung dari importir atau ilegal namun saya sebagai pengusaha harus bisa membaca keadaan pasar," pungkasnya.

Sementara itu salah satu penggemar thrift, Moh Haris Setiawan mengaku bila, ia sudah cukup lama menjadi konsumen thrift karena harga dan kualitasnya yang ia anggap bagus.

"Saya memang lebih senang membeli thrift daripada yang baru. Selain kualitasnya yang bagus, harganya juga sangat terjangkau," aku Haris yang sudah sejak tahun 2019 mengenal thrift.

"Tapi seiring perkembangan dunia fashion di Indonesia, sekarang model -model lokal juga tidak kalah bagus, harganya juga sudah mulai terjangkau," terang Haris.

Kebijakan Pemerintah Terkait Balpres

Pemerintah Indonesia sendiri sudah menegaskan komitmennya dalam melindungi industri tekstil nasional dengan melarang impor pakaian bekas atau balpres ilegal. 

Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Oktober lalu, di Tempat Penimbunan Pabean, Cikarang, Kabupaten Bekasi. saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) 

Langkah Purbaya ini adalah respons terhadap maraknya praktik impor balpres (paket pakaian bekas impor yang dikemas dalam bentuk bal atau bundelan besar dan dipres agar padat), yang dinilai merugikan pelaku usaha dalam negeri.

Menurut Purbaya, masuknya pakaian bekas dari luar negeri secara ilegal telah mengganggu ekosistem industri tekstil nasional. Selain itu, kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi pakaian, juga terancam. 

Ia menekankan bahwa larangan ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi juga menyangkut kedaulatan ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal.

Sebagai langkah alternatif, pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke produk tekstil lokal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri dalam negeri sekaligus membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang.

Pemerintah juga mengajak konsumen untuk lebih bijak dalam memilih produk, dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan keberlanjutan. (*)